H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D. (lahir 7 Mei 1969) adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjabat sejak 16 Oktober 2017, menggantikan posisi Djarot Saiful Hidayat.
Ia dikenal sebagai pencetus Indonesia Mengajar, sebuah gerakan bagi generasi muda untuk direkrut sebagai pengajar muda di Sekolah Dasar dan masyarakat selama satu tahun. Anies merupakan cucu dari Abdurrahman Baswedan.
Di bidang akademisi, Anies pernah menjabat Rektor Universitas Paramadina selama delapan tahun. Pada 27 Oktober 2014, ia diberikan mandat oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di dalam kabinetnya. Masa tugasnya berakhir ketika Jokowi menunjuk Muhadjir Effendy sebagai pengganti Anies pada tanggal 27 Juli 2016.
Karier politiknya justru semakin cemerlang setelah Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Keadilan Sejahtera mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta dan berpasangan dengan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.
Masa muda Anies Baswedan
Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta. Menginjak usia enam tahun, Anies bersekolah di SD Negeri Percobaan 2, Kabupaten Sleman.
Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta.
Anies bergabung dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolahnya dan menduduki jabatan pengurus bidang Hubungan Masyarakat yang terkenal dengan sebutan "seksi kematian", karena tugasnya mengabarkan kematian. Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama.
Menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama tiga ratus pelajar Ketua OSIS seluruh Indonesia.
Alhasil, ia terpilih menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama empat tahun dan baru lulus pada tahun 1989.
Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional.
Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada.
Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui kongres pada 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan.
Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh yang menyangkut Hutomo Mandala Putra, putra dari Presiden Soeharto. Dia turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan Sistem Dana Sosial Berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta.
Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya, Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995.
Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation (bahasa Indonesia: Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia–Amerika) untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya, dan lulus pada bulan Desember 1998.
Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada tahun 1999.
Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya, dan meraih beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004.
Disertasinya yang berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten dan kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005.
Setelah menyelesaikan program strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Anies bekerja sebagai seorang peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar-Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada.
Selang beberapa lama, ia mendapatkan beasiswa program magister di Amerika Serikat pada 1996. Pada tahun 2004, Anies telah menuntaskan pasca sarjananya dan sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia.
Sebagai seorang independen, Anies Baswedan bergabung dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, yaitu sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi birokrasi di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil.
Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Kariernya di The Indonesian Institute tentu tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik.
Pada 15 Mei 2007, secara resmi Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina menggantikan posisi rektor sementara, Sohibul Iman. Saat itu, ia merupakan rektor termuda di Indonesia, di mana usianya pada saat itu adalah 38 tahun.
Pada suatu ketika, ia terkesan dengan pidato dari seorang dekan di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, yakni Joseph Nye yang mengatakan bahwa salah satu keberhasilan di universitasnya adalah "admit only the best" alias hanya menerima mahasiswa terbaik.
Melalui ide inilah Anies menggagas rekrutmen pelajar-pelajar terbaik di Indonesia. Strategi yang dikembangkan olehnya adalah mencanangkan "Paramadina Fellowship" atau beasiswa Paramadina yang mencakup biaya kuliah, buku, dan biaya hidup.
Istilah "Paramadina Fellowship" adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu, Anies mengadopsi konsep penamaan mahasiswa yang sudah lulus seperti yang biasa digunakan oleh universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa.
Gebrakan lain yang dilakukannya adalah pendidikan antikorupsi di universitas yang ia pimpin dengan mengajarkan tentang teoretis hingga laporan investigatif perihal praktik korupsi. Tindakannya menentang korupsi ditandai dengan tergabungnya Anies sebagai aktivis antikorupsi.
Pada pemilihan presiden 2009, para akademisi dipercaya untuk menjadi moderator dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, di antaranya Anies Baswedan, Komaruddin Hidayat, Aviliani, Fahmi Idris, dan Pratikno. Dia dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai moderator dalam debat pertama yang dilaksanakan pada 18 Juni 2009.
Anies kembali terpilih secara aklamasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina sebagai Rektor Universitas Paramadina pada tanggal 5 Mei 2011 untuk meneruskan masa jabatan sebelumnya.
Di bawah kepemimpinannya, Universitas Paramadina memiliki kualitas pendidikan yang baik dan meningkat, serta memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak 27 Oktober 2014 hingga masa jabatannya sebagai rektor berakhir, ia merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Pencetus Indonesia Mengajar dan Gerakan TurunTangan
Indonesia Mengajar telah dicanangkan yang awalnya ketika Anies masih menjadi seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada sekitar dekade 1990-an. Pada masa itu, ia berguru dan banyak belajar dari Koesnadi Hardjasoemantri, mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 1986–1990.
Pada 1950-an, pria yang akrab disapa "Pak Koes" pernah menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa atau PTM, yakni suatu program untuk mengisi kekurangan guru sekolah menengah atas di daerah-daerah terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru mendirikan sekolah baru dan pertama di beberapa kota dan kabupaten.
Pak Koes adalah inisiator sekaligus salah satu dari delapan orang yang menjadi angkatan pertama PTM ini. Dia berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak tiga siswa paling cerdas untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, salah satunya Adrianus Mooy yang kelak menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dari program inilah yang menjadi sumber inspirasi dicetusnya Gerakan Indonesia Mengajar.
Selepas menerima gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal, belajar, dan bekerja di sana membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkungan global.
Selain itu, anak muda Indonesia perlu memiliki pemahaman empatik yang mendalam. Atas dasar pemikiran itu, maka mulai munculnya ide besar untuk menggelorakan Indonesia Mengajar. Konsep dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009. Ketika itu, Anies mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak.
Gagasan ini kemudian siap diluncurkan ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor. Proses untuk merancang dan mengembangkan konsep Indonesia Mengajar pun dimulai pada akhir 2009 dengan membentuk tim kecil yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah organisasi. Oleh karena itu, Anies pun dinobatkan sebagai pemimpin dari Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar.
Selain Indonesia Mengajar, Anies juga mengasas Gerakan TurunTangan sebagai sebuah usaha dalam mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat melunasi janji kemerdekaan dan mendorong orang baik mengelola pemerintahan.
Maka dari itu, gerakan ini turut aktif dalam kegiatan sosial dan politik dengan mengupayakan keterlibatan anak-anak muda. Gerakan TurunTangan dibentuk olehnya pada Agustus 2013 dengan rasa kerelawanan tanpa pamrih. Melalui internet, gerakan ini dapat membantu relawan mencari, mengumpulkan, dan menggerakkan para sukarelawan di seluruh Indonesia berdasarkan keahlian masing-masing.
Sistem pengelolaan relawan ini juga didukung melalui e-mail dan layanan pesan singkat untuk mengundang para sukarelawan aktif dalam pelatihan sukarelawan di berbagai daerah.
Gerakan TurunTangan berupaya dalam menciptakan politik yang sehat dan matang. Misalnya saja ketika penyelenggaraan pemilihan umum, di mana para relawan akan mengkampanyekan kepada masyarakat untuk lebih kritis dan mendorong kampanye yang dilakukan secara sehat tanpa adanya kampanye hitam (bahasa Inggris: Black campaign).
Karier di Komisi Pemberantasan Korupsi
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus suap yang menimpanya. Namun, terdapat dugaan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan konflik.
Oleh karena itu, pada 2 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau disebut juga sebagai "Tim 8" dalam menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi mereka yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dan didampingi oleh dua wakilnya, Koesparmono Irsan dan Denny Indrayana, serta lima anggotanya, yaitu Todung Mulya Lubis, Anies Baswedan, Hikmahanto Juwana, Komaruddin Hidayat, dan Amir Syarifuddin.
Nama Bibit dan Chandra sering pula dikaitkan dengan perseteruan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantas Korupsi atau lebih dikenal dengan Konfrontasi Cicak dan Buaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Abraham Samad membentuk Komite Etik terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, yang beranggotakan lima orang, diantaranya dua anggota internal, yakni Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, serta tiga anggota eksternal, yaitu Abdul Mukhtie Fajar, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan dirinya.
Tujuan pembentukannya adalah untuk menginvestigasi pembocor draf surat perintah penyelidikan Anas Urbaningrum yang berasal dari dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Perihal ini, Anies ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin komite ini dan Tumpak Panggabean sebagai wakilnya.
Kemudian, pada 3 April 2013, komite etik ini melakukan sidang terbuka dengan hasil bahwa asisten dari Abraham Samad, Wiwin Suwandi terbukti memberitahukan perihal penyelidikan kepada Anas Urbaningrum. Ia menyalin surat perintah penyelidikan yang belum diberi nomor kepada publik yang beredar di masyarakat sejak 9 Februari 2013.
Karier politik Anies Baswedan
Pemilihan presiden 2014
Pada 27 Agustus 2013, Anies mulai menggeluti dunia politik setelah dirinya bergabung dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, di mana pada konvensi ini terbuka untuk kader internal maupun eksternal.
Ia menerima kehormatan tersebut dengan tujuan untuk melunasi janji kemerdekaan yang menjadi misinya sebagai bakal calon presiden.
Baginya, apa yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah janji yang harus dilunasi oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk dirinya.
Pada tanggal 22 Mei 2014, Anies menuliskan sebuah artikel dalam blognya yang berjudul "Pilpres 2014: Pilihan Saya" mengenai pandangan politik dan pilihannya dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2014.
Ia menyatakan mendukung calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta berperan dalam tim kampanyenya sebagai juru bicara. Anies menyatakan alasannya mendukung Joko Widodo adalah karena lebih menghadirkan solusi dan terobosan, sedangkan Jusuf Kalla dikenalnya sebagai sosok senior yang memiliki latar belakang dan pengalaman rekam jejak atas kinerjanya.
Alhasil, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilihan dengan meraih 53.15% suara mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.
Kemudian, Anies ditunjuk menjadi Deputi Kantor Transisi yang membidangi kesejahteraan rakyat. Kantor transisi ini dibentuk untuk mempersiapkan dan merampungkan kabinet, serta menyempurnakan program sebelum pelantikan resmi Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Selain Anies, Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal juga menganggotai deputi kantor transisi, di mana ketuanya adalah Rini Soemarno.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014–2016)
Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Ia menjadi salah satu menteri dari kalangan profesional di kabinet. Gebrakan pertamanya sebagai menteri adalah perubahan mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional, Kurikulum 2013, dan sertifikasi guru.
Anies berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia, di mana perlunya peran guru yang begitu sentral, sehingga kualitas guru juga harus ditingkatkan
Anies melakukan perubahan pertama dengan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai perangkat operasional pendidikan, serta menerapkan Kurikulum 2013 pada beberapa sekolah secara terbatas.
Faktor pada penerapan kebijakan ini, yaitu ketidaksiapan implementasi kurikulum. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan penolakan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menganggap bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa kajian dan komunikasi, di mana penghapusan kebijakan Kurikulum 2013 berimplikasi dengan anggaran negara.
Pada mekanisme Ujian Nasional, Anies membentuk Indeks Integritas Ujian Nasional dengan tujuan untuk mengukur kejujuran siswa setiap daerah dan juga penilaian Ujian Nasional diberikan penjelasan, sehingga Ujian Nasional tidak lagi menjadi tolak ukur suatu kelulusan, melainkan hanya sebagai pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah.
Selain itu, ia merilis program Uji Kompetensi Guru dan Sertifikasi Guru guna meningkatkan kualitas setiap guru di Indonesia, serta membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk menguatkan peran orang tua dalam mendidik anak.
Dalam menangani perpeloncoan oleh siswa dan siswi kakak kelas, serta dari anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah pada setiap tahun ajaran baru, maka Anies pun menghapus kebijakan Masa Orientasi Sekolah dan digantikan oleh Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang digelar oleh pihak sekolah.
Ia juga mengangkat Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari non pegawai negeri sipil secara lelang terbuka dan terpilihlah Hilmar Farid. Tak hanya itu, diangkat pula seorang Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Catharina Girsang.
Tujuannya adalah untuk meninjau dan menyederhanakan berbagai aturan dan program kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain program kerja, Anies juga mencanangkan kampanye-kampanye gerakan, seperti menghidupkan kembali Konsep Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam menciptakan dan mengupayakan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan siswi, gerakan memuliakan guru, gerakan membaca lima belas menit sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar untuk mendorong minat baca siswa dan siswi, dan mengantar anak di hari pertama sekolah bagi orang tua murid. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ikatan emosional orang tua dengan sekolah dan juga anaknya.
Berbagai tantangannya dalam pelaksanaan tugas, yaitu kekerasan anak di sekolah, maupun kekerasan seksual pada anak yang sampai menyita perhatian nasional dalam berbagai kasus kriminal di berbagai daerah.
Anies pun mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan rasa aman di sekolah.
Terdapat pula masalah administrasi Guru Honorer Kategori Dua dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang masih mengalami kendala teknis.
Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet yang mengharuskan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy, seorang Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pemberhentian Anies dinilai bahwa dirinya kurang memprioritaskan program presiden, yakni Kartu Indonesia Pintar.
Pemilihan presiden 2019
Meski sempat digadang-gadang mengajukan diri menjadi calon presiden, Anies memutuskan tidak maju dalam pemilihan presiden 2019 dan tetap kukuh memegang jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa jabatannya belum selesai.
Namun berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, pada pilpres tahun 2019 ini, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto dan wakilnya di pemerintahan, Sandiaga Uno. Selain itu, dirinya juga tidak berpartisipasi sebagai tim kampanye atau relawan dalam pencapresan Prabowo.
Memimpin Jakarta
Pilkada 2017
Pada 23 September 2016, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Anies dicalonkan sebagai calon gubernur (Cagub) yang disandingkan dengan Sandiaga Uno, pengusaha dan politikus Partai Gerindra sebagai calon wakil gubernur (Cawagub).
Penunjukkan Anies sebagai cagub telah dilakukan setelah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan rapat selama tiga hari dalam menentukan cagub. Sebelumnya, ia sempat digadang-gadang akan diusung sebagai cawagub mendampingi Sandiaga.
Pada akhirnya, mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum deklarasi pencalonan di Kebayoran Baru, Jakarta.
Anies dan Sandiaga mendapatkan nomor urut tiga saat pengundian dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menjadikan "Jakarta Maju Bersama" sebagai jargon kampanye.
Pasangan calon ini didukung oleh Partai Perindo dan Partai Idaman. Mereka menandatangani kontrak politik dengan Partai Gerindra yang dinamakan "Gentleman's Agreement" yang berisikan mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil dan memanusiakannya, tidak terlibat dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat.
Anies-Sandiaga Digital Volunteer menjadi wadah dukungan para relawan terhadap Anies dari akar rumput melalui media sosial. Di putaran pertama, Anies-Sandi menduduki peringkat kedua di bawah posisi Basuki-Djarot dengan perolehan 39,95% suara.
Ketika putaran kedua pilkada, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz) yang sempat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies-Sandi.
Sampailah pada babak terakhir pilkada, Anies-Sandi unggul dengan perolehan 57,96% suara.
Demikian tadi sobat Campusnesia, postingan kita kali ini tentang Biografi Bapak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta yang Digadang-gadang jadi Capres 2024. Semoga bermanfaat sampai jumpa.
